Overfishing merupakan satu dari banyak masalah yang menghantui bidang perikanan banyak negara di dunia. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kelebihan kapasitas armada penangkapan ikan tersebut berasal dari subsidi perikanan pemerintah. Pada perhelatan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Pedagangan Dunia (Ministerial Conference - WTO) yang kesembilan di Bali awal Desember kemarin, Menteri Perdagangan Argentina, Australia, Chili, Kolombia, Kostarika, Ekuador, Islandia , Selandia Baru, Norwegia, Pakistan, Peru, Filipina, dan Amerika Serikat berkomitmen untuk tidak mengeluarkan subsidi baru yang berkontribusi terhadap overfishing atau kelebihan kapasitas armada penangkapan ikan, dan untuk tidak melanjutkan program-program yang merujuk pada overfishing. Negara-negara yang dijuluki sebagai "Friend of Fish" tersebut juga secara bersama-sama menyerukan penyelesaian pembicaraan untuk mengadopsi aturan baru WTO yang melarang subsidi perikanan yang tidak mendukung perikanan berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, Indonesia, sebagai tuan rumah WTO, juga mengambil inisiatif yang sama untuk berkomitmen menyelesaikan Pedoman Subsidi Perikanan Nasional yang baru dengan tujuan memastikan program-program yang didukung pemerintah mempromosikan pengelolaan perikanan yang baik, melakukan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab, serta menggunakan sumber daya perikanan secara optimal. Hal ini dinyatakan dalam side meeting “South-South Exchange On Reforming Fisheries Subsidies” yang diselenggarakan oleh WWF dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia. Gellwynn Jusuf , Direktur Jenderal Perikanan Tangkap , dalam acara tersebut juga mengatakan bahwa bahwa teks pedoman telah diluncurkan untuk konsultasi publik akhir November lalu. WWF mendukung inisiatif KKP untuk mereformasi subsidi perikanan dengan memberi masukan pada desain penelitian, pemilihan studi kasus, serta mengadakan dialog dengan pemangku kepentingan. WWF telah bekerja selama lebih dari satu dekade untuk mengakhiri subsidi yang bertentangan dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Tetapi para ahli memperkirakan bahwa subsidi perikanan setara dengan puluhan miliar dolar masih digunakan setiap tahun di sektor perikanan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap keberlanjutan. Dukungan keuangan dari pemerintah diharapkan untuk mempromosikan pengelolaan perikanan yang baik, praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan penggunaan optimal dari sumber daya perikanan. Pelaksanaan subsidi pun harus didasarkan pada kondisi stok ikan dan praktik manajemen perikanan.